Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999).

Arbitrase diangggap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan cara litigasi, oleh karena itu dalam praktek para pelaku bisnis dan dunia usaha ada kecenderungan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Adapun beberapa keunggulannya antara lain :

1.      dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

2.      dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative

3.      para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai maalah yang disengketakan, jujur dan adil.

4.      para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase

5.      putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas, tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Di antara kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis atau dagang yang bersifat internasional. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.

Meskipun penyelesaian melalui arbitrase diyakini memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan jalur pengadilan, tetapi penyelesaian melalui Arbitrase juga memiliki kelemahan-kelemahan. Beberapa kelemahan dari Arbitrase dan ADR adalah :

a.     Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, BASYARNAS dan P3BI.

b.     Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga Arbitrase yang ada.

c.     Lembaga Arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya.

d.     Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam Arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.

e.     Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme extra judicial, Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

Beberapa Istilah pentinga dalam Arbitrase :

  • Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebuah penamaan untuk proses dan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
  • Arbiter adalah orang perseorangan yang netral yang ditunjuk untuk memberikan putusan atas persengketaan para pihak.
  • Dewan Kehormatan adalah salah satu organ pada lembaga arbitrase yang mempunyai tugas antara lain memeriksa pengaduan mengenai adanya dugaan pelanggaran etika perilaku yang dilakukan oleh arbiter dan mediator.
  • Etika Perilaku adalah panduan mengenai tanggungjawab etika dan tingkah laku arbiter dalam persengketaan bisnis.
  • Hak Ingkar adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menuntut penggantian arbiter karena diduga arbiter yang bersangkutan tidak netral, tidak mandiri tidak adil, dan tidak cakap.
  • Jawaban adalah tanggapan tertulis termohon atas suatu tuntutan.
  • Kekebalan Arbitrase adalah bahwa arbiter dilindungi dari tuntutan yang muncul sehubungan dengan kuasi pengadilan yang dijalankannya dalam persidangan arbitrase.
  • Klausula Arbitrase adalah ketentuan di dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang mencantumkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
  • Majelis Arbitrase adalah panel yang terdiri dari tiga atau lebih arbiter yang akan memimpin jalannya persidangan arbitrase.
  • Pemohon adalah pihak yang mengajukan permintaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
  • Pendapat Mengikat adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana perbedaan pendapat di antara para pihak diselesaikan melalui pemberian pendapat dari pihak ketiga yang ahli dan netral.
  • Perjanjian Arbitrase adalah perjanjian para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang dituangkan dalam klausula arbitrase atau perjanjian tersendiri.
  • Putusan Arbitrase adalah keputusan tertulis yang dijatuhkan oleh arbiter atas sengketa yang telah diperiksanya berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan kepatutan dan keadilan.
  • Self-regulatory Organization adalah institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur anggotanya melalui peraturan yang dibuatnya sendiri.
  • Termohon adalah pihak yang dituntut oleh pemohon dalam arbitrase.
  • Tuntutan adalah permintaan uang atau ganti kerugian yang diajukan dalam arbitrase.
  • Tuntutan Balik adalah tuntutan yang disampaikan oleh termohon kepada pemohon.